Kolaka, 19 Maret 2025 — Pengadilan Negeri Kolaka melaksanakan kegiatan sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat pada Jumat, 14 Maret 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang wakil ketua PN Kolaka, dan dihadiri oleh perwakilan dari PT Pos Indonesia sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan perkara perdata secara tertulis.

Hadir dalam kegiatan ini wakil ketua PN Kolaka Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos., S.I.Kom., panitera Rapiuddin, S.H., M.H., panmud perdata Kartika Yudha, S.H., dan jurusita pengganti/jurusita. Materi sosialisasi disampaikan oleh Rapiuddin, S.H., M.H., yang menjelaskan secara detail isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang terdiri dari 13 poin penting. Berikut ringkasan pokok-pokok ketentuan tersebut:

1. Panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang menyebutkan tanggal terima.
2. Surat tercatat dikirim oleh pengadilan menggunakan jasa penyedia layanan yang ditentukan Mahkamah Agung.
3. Penyampaian dilakukan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah jika tidak dapat disampaikan langsung.
4. Jika pihak menolak menerima atau menandatangani, petugas mencatat penolakan secara elektronik dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur).
5. Dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas, seperti apartemen, rumah susun, atau tempat tinggal lainnya yang sejenis, surat disampaikan kepada resepsionis atau petugas keamanan jika tidak dapat disampaikan secara langsung atau kepada orang serumah.
6. Penyerahan kepada orang serumah atau petugas keamanan hanya boleh dilakukan jika penerima bukan pihak lawan dalam perkara dan bersedia difoto disertai kartu identitas.
7. Jika tidak bersedia difoto, surat disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.
8. Jika rumah para pihak tidak berpenghuni, surat disampaikan melalui lurah/kades setelah dua kali percobaan pengantaran, disertai dokumentasi foto rumah.
9. Jika alamat tidak ditemukan atau keberadaan pihak tidak diketahui, maka panggilan dilakukan melalui panggilan umum.
10. Ketidaktertemuan, tidak tinggal di alamat, atau kematian pihak hanya dapat dibuktikan dengan keterangan resmi dari lurah/kades setempat.
11. Surat panggilan dikirim paling lambat 6 hari kalender sebelum sidang, dan harus diterima paling lambat 3 hari kerja sebelum sidang.
12. Isi berita acara pengiriman melalui surat tercatat harus memuat salah satu dari keterangan berikut:
• "telah diterima langsung oleh pihak penerima", jika surat diterima langsung oleh pihak terkait;
• "penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani", jika pihak menolak menerima atau menandatangani;
• "telah diterima oleh [nama penerima] yang tinggal serumah dengan pihak penerima/resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima", jika diterima oleh pihak lain yang sah;
• "telah diterima oleh [nama penerima], lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) [nama kelurahan/desa terkait] karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak dua kali", jika melalui lurah/kades;
• "alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan [nama], lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) [nama kelurahan/desa terkait]", jika alamat tidak ditemukan;
• "pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan [nama], lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) [nama kelurahan/desa terkait]", jika pihak tidak tinggal di alamat tersebut;
• "pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan [nama], lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) [nama kelurahan/desa terkait]", jika pihak telah meninggal dunia.
13. Bukti/informasi penerimaan surat tercatat harus mencakup: tanggal terima, identitas penerima, foto penerima beserta kartu identitas (jika berlaku), tanda terima yang ditandatangani dan dicap (jika melalui lurah/kades), serta titik koordinat penerimaan (geotagging).

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi diskusi antara aparatur pengadilan dan perwakilan PT Pos Indonesia guna menyamakan persepsi dalam penerapan teknis di lapangan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, proses pemanggilan melalui surat tercatat dapat terlaksana secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mewujudkan Zona Integritas WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka. Salah satunya dengan mensosialisasikan Buku Saku Panduan untuk Pelayanan Disabilitas pada Pengadilan Negeri Kolaka. Materi sosialisasi Buku Saku Panduan untuk Pelayanan Disabilitas dibawakan langsung oleh Analis Perkara Peradilan, Bapak Shidqi Ichsan, S.H. seusai pelaksanaan Rapat Bulanan Periode Maret 2025, Kamis (13/03/2025).

Sosialisasi ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1692 /DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Buku Saku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Kolaka, khususnya petugas PTSP dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas di Kantor Pengadilan Negeri Kolaka.

Buku saku ini berisi tentang materi informasi tata cara dan etika dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berguna untuk menambah pengetahuan dan kompetensi petugas PTSP dalam peningkatan pelayanan khsusnya pada penyandang disabiltias yang mencari layanan di Pengadilan Negeri Kolaka