Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mewujudkan Zona Integritas WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka. Salah satunya dengan mensosialisasikan Buku Saku Panduan untuk Pelayanan Disabilitas pada Pengadilan Negeri Kolaka. Materi sosialisasi Buku Saku Panduan untuk Pelayanan Disabilitas dibawakan langsung oleh Analis Perkara Peradilan, Bapak Shidqi Ichsan, S.H. seusai pelaksanaan Rapat Bulanan Periode Maret 2025, Kamis (13/03/2025).

Sosialisasi ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1692 /DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Buku Saku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Kolaka, khususnya petugas PTSP dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas di Kantor Pengadilan Negeri Kolaka.

Buku saku ini berisi tentang materi informasi tata cara dan etika dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berguna untuk menambah pengetahuan dan kompetensi petugas PTSP dalam peningkatan pelayanan khsusnya pada penyandang disabiltias yang mencari layanan di Pengadilan Negeri Kolaka

Kolaka, 13 Maret 2025 – Pengadilan Negeri (PN) Kolaka turut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka 2025-2029.

Dalam kegiatan ini, PN Kolaka diwakili oleh Hakim Suhardin, S.H., yang berpartisipasi dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah guna memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Musrenbang dan konsultasi publik ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

PN Kolaka mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan sistem hukum yang mendukung pembangunan yang berkeadilan.