HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 The founding members and signatories who represent the International Consortium for Court Excellence

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

  1. Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
  2. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
  3. Camat;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Lurah; dan
  6. Auditor/ P2UPD;
  7. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah LHKPN /LHKASN personil Pengadilan Negeri Kolaka :

 

Lihat disini

 

 

No.

Nama

Jabatan

Bukti Kirim / Lapor

Ringkasan

1

Muhammad Shobirin, S.H. M.Hum  Wakil Ketua  Lihat  

2

Ignatius Yulyanto Ariwibowo, S.H. Hakim Lihat   
3 Suhardin Z Sapaa, S.H. Hakim  Lihat  
4 Mohammad Fauzi Salam, S.H.,M.H. Hakim Lihat   
5 Musafir, S.H. Hakim  Lihat    
6 Basrin, S.H. Hakim Lihat   
7 Mahmid, S.H. Hakim Lihat    
8 Ningsih, S.E. Sekretaris Lihat    
9 Andi Muhammad Refil, S.H. Panitera Lihat    
10 Enteng, S.H. Panitera Muda Pidana Lihat    
11 Andi Ilyas Anwar, S.H. Plt. Panitera Muda Perdata Lihat    
12 Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum Lihat    
13 Yetim Kalalembang, S.H.. Panitera Pengganti Lihat    
14 Hj. Andi Sakina, S.H. Panitera Pengganti Lihat    
15 Alhadist, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Lihat    
16 Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti Lihat    
17 Sofyan Hamran, S.E. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Lihat    
18  Muhammad Yamin Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Lihat    
19  Hasrul Sani Bakry, S.Kom. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Lihat    
20 Maulidin Fahrun Amir Jurusita Lihat    
21 Sugeng Haryono, S.H.  Jurusita Lihat    
22 Erich Bhinnekantara Jurusita Pengganti Lihat    
23 Muh. Arman Hamaku, A.Md. Jurusita Pengganti Lihat    
24 Sri Wahyuni S., S.H. Pengelola Keuangan Lihat   
25 Padiatno, S.H. Analis Perkara Peradilan Lihat    
26 Syahrin Amir, S.H. Analis Perkara Peradilan Lihat   
27 Moh. Yuslan Al Fariq, S.H. Analis Perkara Peradilan Lihat    
28 Mansyur Pengadministrasian Register Perkara Lihat    
29 Laraz Ibragimove Mentang, S.H. Bendahara Tingkat Pertama Lihat    
30 Nutriyani Yadi, S.SI. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Lihat  
31 Lidwin Patrisia, A.Md. Pengelola Sistem dan Jaringan Lihat  
32 Ardhini Maharani, S.Kom. Pranata Komputer Lihat  
33 Novia Rhesly, A.Md. Arsiparis Pelaksana Lihat