Kolaka, 16 Februari 2024
Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Bapak Rapiuddin, S.H., M.H. memberikan sosialisasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kolaka. Hadir dalam sosialisasi tersebut Wakil Ketua, para hakim, pejabat struktural dan fungsional, staf dan PPNPN Pengadilan Negeri Kolaka

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, adaministratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Pada Pengadilan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat agar setiap orang mendapatkan kepastian tentang
urusannya di Pengadilan (sesuai Surat Edaran No 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP)

Pedoman dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 

Kolaka, 16 Februari 2024
Pengadilan Negeri Kolaka menyelenggarakan sosialisasi Pedoman Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum pada hari Jumat, 16 Februari 2024 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kolaka. Sosialisasi Pedoman Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum ini dipaparkan oleh Bapak Rapiudding, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kolaka.

Sosialisasi ini diikuti oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, para Staf dan PPNPN Pengadilan Negeri Kolaka. Sosialisasi ini membahas pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan pengadilan inklusif, macam ragam disabilitas dan perlakuan khsusus yang diperlukan untuk masing-masing sesuai dengan ragamnya, mengetahui dan memahami jenis hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas, sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses pengadilan, serta dasar-dasar peraturan yang mengamanatkan hadirnya pengadilan inklusif.