Kolaka, 05 Maret 2025 – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kolaka, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka Serah Terima Jabatan dari Penjabat Bupati Kolaka kepada Bupati dan Wakil Bupati Kolaka terpilih periode 2025–2030. Acara ini berlangsung secara khidmat dengan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan tokoh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, dilakukan prosesi serah terima jabatan sebagai simbol resmi dimulainya kepemimpinan baru di Kabupaten Kolaka. Selain itu, Bupati Kolaka periode 2025–2030 menyampaikan pidato perdananya, menekankan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

Kehadiran Ketua PN Kolaka dalam acara ini menunjukkan dukungan institusi peradilan terhadap proses pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan Kabupaten Kolaka semakin maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

#PNKolaka #DPRDKolaka #SerahTerimaJabatan #BupatiKolaka #PemerintahanDaerah #KolakaMaju #GoodGovernance #Demokrasi #PembangunanDaerah

Kolaka, 06 Maret 2025 – Dalam upaya menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme, Pengadilan Negeri (PN) Kolaka secara rutin memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10.00 WITA. Seluruh hakim, aparatur peradilan, pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN), serta para pengunjung diwajibkan berdiri tegak dengan sikap sempurna saat lagu berkumandang.

Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Edaran ini bertujuan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di lingkungan peradilan serta meningkatkan rasa cinta tanah air dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada negara.

Surat edaran tersebut merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta Instruksi DPR RI Nomor 1375/OT/II/2024 mengenai pemutaran lagu Indonesia Raya di instansi pemerintahan.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan seluruh aparatur peradilan dan masyarakat yang hadir di PN Kolaka semakin termotivasi untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.