Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kolaka Kelas I B

JL.Pemuda No.175 Kolaka-Sultra

PENGADUAN

PENGADUAN

   PROSEDUR PENGADUAN PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Cara Menyampaikan Pengaduan ke Pengadilan Negeri Kolaka.

A. Secara Lisan

  • Datang langsung ke meja pengaduan di Kantor Pengadilan Negeri Kolaka, pada saat jam pelayanan pukul 08.00 – 16.30 WITA (Senin-Kamis) dan pukul 08.00 – 17.00 WITA (Jumat).

B. Secara Tertulis

  • Mengisi formulir pengaduan yang telah disiapkan pada meja pengaduan.
  • Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, dengan cara diantar langsung / dikirim melalui pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Kolaka Jalan Pemuda No. 174 Kolaka, Sulawesi Tenggara.

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :  

  • Pelanggaran terhadap kode etik dan / atau pedoman perilaku Hakim.
  • Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
  • Pelanggaran sumpah jabatan.
  • Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Disiplin Militer.
  • Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.
  • Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
  • Mal administrasi yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
  • Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

A. Disampaikan secara tertulis

  • Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor.
  • Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus bukti.
  • Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

 

B. Menyebutkan Informasi yang jelas

1. Untuk mempermudah penanganan dan tindaklanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:

  • identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas.
  • perbuatan yang dilaporkan.
  • nomor perkara apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, dan
  • menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan meliputi nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  • Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor;
  • Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya;

2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan secara benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

 

C. Pengaduan ditujukan kepada :

  • Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  • Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  • Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan deng menuliskan kata “PENGADUAN pada Pengadilan” pada bagian kiri atas muka amplop tersebut

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Negeri Kolaka

  • Pengadilan Negeri Kolaka akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
  • Pengadilan Negeri Kolaka akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  • Pengadilan Negeri Kolaka akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
  • Pengadilan Negeri Kolaka hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009 Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Peradilan Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada Lembaga Pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku.

Hak Pelapor :

  • Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  • Mendapatkan kesempatan untukdapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  • Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
  • Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Hak Terlapor :

  • Membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti yang lain Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan :

  • Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
  • Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan.

 

  • Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor;
  • Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya;
  • Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti.

ALAMAT PENGIRIMAN PENGADUAN

  • Mahkamah Agung Republik Indonesia
    Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat 10110. Telp. (021) 3843348,3810350,3457661
  • Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
    Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 13011. Telp. (021) 29079177, 29079274
  • Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
    Jalan Mayjend D.I. Panjaitan No. 165 Kendari, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93117. Telp.(0401) 3192097 Fax. (0401) 3192097.
  • Pengadilan Negeri Kolaka Klas 1B
    Jalan Pemuda No.175 Kolaka, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93561. Telp.(0405) 2321012.

 

ANDA JUGA DAPAT MENGGUNAKAN SMS GATeWAY KAMI UNTUK LAYANAN PENGADUAN DENGAN CARA KETIK: pengaduan#isi_pengaduan kirim ke no center kami 082346585557

Masyarakat Juga Bisa Menggunakan Pengaduan Online Kami KLIK DISNI